HARDIKNAS : REFLEKSI PENDIDIKAN INDONESIA

Setiap tahun di tanggal 2 Mei rakyat Indonesia memperingati hari pendidikan nasional (HARDIKNAS). Momentum Hari Pendidikan Nasional ini selalu menjadi peringatan yang begitu berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab melalui momentum HARDIKNAS ini kita dapat melakukan refleksi mendalam tentang pendidikan kita saat ini yang nampaknya masih saja di hadapkan oleh banyak masalah yang pada akhirnya menempatkan masyarakat Indonesia sebagai korbannya.

Pendidikan di Indonesia yang memiliki cita-cita luhur yakni mencerkas kehidupan berbangsa nampaknya telah luntur. Saat ini Pendidikan di Indonesia banyak di hadapkan oleh berbagai masalah yang tidak berkesudahan, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, atau pun pendidikan tinggi. Hal ini di sebabkan oleh pemerintah yang nampaknya masih kurang serius menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan Indonesia.

Pemerintah seolah lepas dari tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan saat ini tidak lebih dari upaya untuk meliberalisasikan sektor pendidikan. Seperti apa yang terjadi di tingkat pendidikan tinggi. Sudah beberapa tahun ini pemerintah menerapkan sistem pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) di seluruh universitas negeri di Indonesia. Pada hakikatnya kebijakan UKT ini sama sekali tidak membuat biaya kuliah semakin murah namun malah sebaliknya. Dari tahun ke tahun biaya kuliah terus mengalami peningkatan terlebih setelah di terapkannya sistem UKT. Di kampus UNILA sendiri UKT telah membuat biaya pendidikan semakin tinggi. Pemerintah yang beralasan bahwa UKT merupakan cara pembayaran subsidi silang jelas semakin memperlihatkan bagaimana pemerintah ingin melepas tanggung jawabnya dalam aspek pendidikan. Karena yang seharusnya memberikan subsidi ialah pemerintah terhadap pendidikan bukan masyarakat yang harus ikut menanggung dari mahalnya biaya pendidikan yang tidak di subsidi. Selain itu pemberlakuan UKT di kampus negeri dalam pelaksanaannya masih belum bisa di katakan baik. Sebab penentuan golongan dalam UKT pada mahasiswa saat ini mash sering tidak tepat. Artinya dapat kita katakan bahwa UKT merupakan sistem pembayaran yang masih perlu di evaluasi kembali.

Mahalnya biaya kuliah saat ini tidak serta merta membuat kualitas pendidikan di indonesia menjadi baik. Termasuk di tingkatan pendidikan tinggi, padahal di tahun 2015 ini bangsa Indonesia telah masuk dalm persaingan pasar bebas MEA. Ketika pendidikan Indonesia tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang baik maka bangsa kita akan semakin tersaingi oleh bangsa asing termasuk di Asia tenggara (MEA).

Persoalan di tingkat pendidikan dasar dan menengah pun tidak jauh berbeda. Saat ini bangsa Indonesia dalam dunia pendidikannya tidak memiliki kejelasan dalam menetapkan kurikulumnya. Sehingga wajar saja pendidikan kita saat ini di katakan belum memiliki kualitas pendidikan yang baik. Padahal seharusnya pemerintah memiliki sebuah kurikulum yang saklak sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Harusnya pemerintah tegas dalam menetapkan kurikulum pendidikannya. Keadaan ini semakin di perparah pula dengan fasilitas pendidikan yang masih minim.

Kemudian di hari pendidikan nasional ini guru sebagai tenaga pendidik juga masih di hadapkan oleh masalah kesejahteraan. Sejatinya guru merupakan sebuah kerja pengabdian, namun di sisi lain guru juga merupakan sebuah profesi yang harus mendapatkan imbalan upah yang layak demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun sayangnya saat ini, masih banyak guru di Indonesia yang belum menerima gaji secara layak utamanya guru honorer yang rata-rata hanya mendapatkan gaji Rp. 300 ribu per bulan. Ini sungguh sebuah ironi, di negara yang menjadikan pendidikan sebagai cita-cita mulia bangsa namun tidak sedikit pun menghargai tenaga pendidiknya (guru).

Secara khusus pendidikan di tingkatan daerah juga tidak lepas dari berbagai problema yang ada. Seperti apa yang terjadi di provinsi lampung saat ini. Tidak hanya pemerintah pusat yang abai terhadap pendidikannya namun juga hingga tingkatan daerah. Seperti apa yang terjadi pada sekolah yang ada di desa Moro Dewe, Mesuji. SD Moro Dewe saat ini terancam tidak bisa melanjutkan proses belajar mengajarnya. Karena tidak di beri ijin oleh pemerintah untuk menginduk dengan sekolah negeri terdekat. SD Moro Dewe sendiri merupakan sekolah yang di bangun secara swadaya oleh masyarakat mengingat akan pentingnya pendidikan. Kondisi ini jelas akan mengancam masa depan anak-anak yang bersekolah di Moro Dewe.

Maka berangkat dari kondisi kongkrit ini kami “Gerakan Mahasiswa pembela aspirasi Rakyat” (GEMPAR) Lampung Menuntut :

  1. Hentikan liberalisasi pendidikan
  2. Hapuskan Permendikbud No. 49 tahun 2014
  3. Tranparansi anggaran Pendidikan
  4. Tolak UKT
  5. Wujudukan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat
  6. Berikan fasilitas pendidikan yang layak
  7. Berikan kesejahteraan bagi guru
  8. Berikan kepastian penggunaan kurikulum pendidikan di indonesia
  9. Evaluasi program pendidikan bina lingkungan kota Bandar Lampung
  10. Berikan akses pendidikan bagi SD Moro Dewe Mesuji, Lampung

#Hardiknas

#MediaCenter

About bem 93 Articles
Website Resmi BEM FKIP Unila | Kabinet KEBANGGAAN BERSAMA | [ubemfkip.gmail.com] | Narahubung: Zulaikah – 085769611714

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*